“AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERJANJIAN KREDIT” (Studipada PT. BANK BNI CabangPembantu Kota Pariaman)

Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, Perjanjian kredit perbankan apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku, namun apabila dikaji berdasarkan Syarat sah Perjanjian dan Kebebasan berkontrak maka Perjanjian Baku bertentangan dengan KUHPerdata Permasalahan yang dibahasadalah(1) Bagaimana akibat hukum penandatanganan perjanjian kredit yang diwakili oleh pegawai Notaris ?(2)Bagaimanakonsekuensiyuridisterhadapaktanotaris yang tidakmemenuhisyaratformildalampembuktian di pengadilan? Penulisan ini dibuat dalam bentuk penulisan yuridisnormatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada, 1).Akibat hukum terhadap akta adalah akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN. 2) Konsekuensiyuridisterhadapaktanotaris yang tidakmemenuhisyaratformildalampembuktian di pengadilan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Agar terhindar dari sanksi-sanksi yang tidak diinginkan, sebaiknya Notaris berhadapan langsung dengan nasabah pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Hendaknya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi, juga menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris